MAKALAH PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

BAB I

PENDAHULUAN

Pada dasarnya sesuatu itu tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya.seperti halnya hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah muncul tanpa adanya sesuatu yang melatar belakanginya. Hal ini akan sangat menarik untuk dibahas karena tidak semua masyarakata Indonesia beragama islam sehingga sejarah, peristiwa dan sebab lahir atau munculnya hukum kelaurga Islam sangat controversial. Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting adanya dan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya tidak bisa disamakan dengan yang beragama non muslim, sehingga masyarakat menginginkan adanya hukum keluarga islam yang memang khusus mengatur tentang hukum keluarga islam, apalagi dengan perkembangan zaman yang semakin maju juga memiliki masalah yang semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidak pastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk menjadi pedoman, dan rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

Hukum Keluarga yaitu sebuah peraturan hukum yang membahas hubungan interen keluarga yang mengkaji masalah perkawinan, percerain, perwalian, kewarisan, perwakafan (wakaf ahli) dengan segala akibat hukumnya.

Kategorisasi keluarga muslim dalam rangka pembaruan pada awal abad 20, Turki pada tahun 1917, Negara-negara jajahan Turki secara otomatis memberlakukan hukum keluarga Turki, dan gerakan Turki diikuti oleh Negara-negara lainya termasuk Indonesia telah mengadopsi Hukum keluarga Turki.

Dengan adanya perubahan zaman yang terus-menerus agar tidak tertinggal dengan perkembangannya.

B.     POLA BENTUK PEMBARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM

Pola bentuk pembaruan ini terbagi atas dua yaitu:

1.      Intra Doctrinal Reform

Pembaruan yang masih berkisar pada pendapat-pendapat iman mazhab, dengan model:

·         Talfif : mencampur adukan dengan undang-undang

·         Tahayyur : tetap pada satu mazhab yang diikuti

2.      Extra  Doctrinal Reform

Pola pembaruan yang sudah keluar dari Imam Mazhab, contohnya yaitu Poligami dilarang di Tunisia padahal dalam al-qur’an tidak dilarang.

Dengan dua pola:

·         Metode Siasyah Syar’iyah.

·         Interpretasi Nash (melakukan ijtihad sendiri).

Secara historis, proses pembaruan hukum keluarga muslim bisa dikelompokkan menjadi tiga fase:[1]

1.      Fase tahun 1915-1950

2.      Fase tahun 1950-1971

3.      Fase tahun 1971-sekarang. 

Pada fase pertama, fase 1915-1950, setidaknya ada enam negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga masing-masing. Keenam negara tersebut adalah Turki, Libanon, Mesir, Sudan, Iran, dan Yaman Selatan. Pada fase kedua, fase 1950-1971, setidaknya ada tujuh negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga. Ketujuh negara tersebut meliputi Yordania, Syiria, Tunisia, Maroko, Irak, Algeria, dan Pakistan. Sedang pada fase ketiga, atau fase 1971-sekarang, setidaknya ada sebelas negara yang melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga masing-masing. Kesebelas negara tersebut adalah Afganistan, Bangladesh, Libya, Indonesia, Yaman Selatan, Somalia, Yaman Utara, Malaysia, Brunei, Kuwait, dan Republik Yaman.[2]

Adapun bentuk Perundang-undangan yang dihasilkan dari proses pembaruan di atas akan dijelaskan sebagai berikut: 

1.      Fase Pertama (1915-1950)

a.      Turki 

Turki menjadi negara yang pertama kali melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga yang berlaku. Adapun bentuk Perundang-undangan yang dihasilkan adalah Qanun Qarar al-Huquq al-‘Ailah al-Uthmaniah yang lahir pada tahun 1917. Sebelumnya juga ada Majallah al-Ahkam al-‘Adliyah yang dipersiapkan tahun 1876, namun di dalamnya tidak terdapat aturan dalam hukum keluarga.[3]

b.      Lebanon 

Adapun bentuk Perundang-undangan yang dihasilkan di Libanon adalah Personal Status Law, UU No. 24 Tahun 1948, UU ini berlaku untuk masyarakat Duruz. Sebelumnya, Libanon mengadopsi dan memberlakukan the Ottoman Law of Family Rights Turki.

c.       Mesir 

Setidaknya ada lima produk Perundang-undangan yang dihasilkan di Mesir. Kelima Perundang-undangan tersebut adalah: (1) UU No. 25 Tahun 1920 Tentang Perkawinan dan nafkah; (2) UU No. 20 Tahun 1929 Tentang Perkawinan, berisi beberapa pembaruan terhadap UU No. 25/1920; (3) UU No. 77 Tahun 1943 Tentang Warisan (Qanun al-Mirats); (4) UU No. 71 Tahun 1946 Tentang Wasiat (Qanun al-Wasiah); dan (5) UU No. 48 Tahun 1946 Tentang Wakaf (Qanun al-Usul al-Waqf).

d.      Sudan

Peraturan tentang perkawinan dan perceraian di Sudan diatur dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (Manshurat al-Qadi al-Quda) yang terpisah-pisah, yaitu: (1) UU Tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916; (2) UU Tentang Orang Hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921; (3) UU tentang Warisan dalam Manshur No. 26 Tahun 1925; (4) UU tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur 28 Tahun 1927; (5) UU tentang Pemeliharaan Anak dalam Manshur 34 Tahun 1932; (6) UU tentang Talak, Masalah Rumah Tangga (syiqaq dan Nusyuz) dan Hibah dalam Manshur 41 Tahun 1935; (7) UU tentang Perwalian Harta Kekayaan dalam Manshur No. 48 Tahun 1937; (8) UU tentang Warisan dalam Manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbarui Manshur No. 49 Tahun 1939; (9) UU tentang Wasiat dalam Manshur No. 53 Tahun 1945; (10) UU tentang Wali Nikah dalam Manshur No. 54 Tahun 1960, sekaligus memperbarui Manshur No. 35 Tahun 1933.

e.       Iran

Adapun produk Perudang-undangan yang dihasilkan di Iran adalah Qanun al-Izdiwaj (Marriage Law) Tahun 1931. Selanjutnya, UU Tahun 1931 diperbarui dan diganti dengan Qanun al-Himayat al-Khaniwad (Family Protection Act) 1967. Kemudian diganti lagi dengan Himayat al-Khaniwada (Protection Family) tahun 1975. Setelah revolusi Iran tahun 1979, UU ini dihapuskan.

f.       Yaman Selatan

Bentuk hukum keluarga yang ada di Yaman Selatan adalah Dekrit Raja (Royal), tahun 1942. Kemudian diperbarui dengan Qanun al-Usrah (Family Law) No. 1 Tahun 1974, ditetapkan tanggal 5 Januari 1974, yang terdiri dari 53 Pasal, dan 5 bab yang meliputi perkawinan, perceraian, akibat putusnya perkawinan, pemeliharaan anak, dan ketentuan umum.

2.      Fase Kedua (1950-1971)

a.      Yordania

Yordania melahirkan UU No. 92 Tahun 1951 (Qanun Qarar Huquq al-‘Ailah). Sebelum itu, Yordania sempat memberlakukan The Ottoman Law of Family Rights. Kemudian, UU No. 92 Tahun 1951 di atas diperbarui lagi dengan UU yang lebih lengkap Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah (Law of Personal Status) No. 61 tahun 1976.

b.      Syiria

Di Syiria, produk UU yang dihasilkan adalah Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah al-Suriya (Personal Status) No. 59 Tahun 1953, yang penetapannya berdasarkan Dekrit Presiden. Sebelum itu, Syiria memberlakukan The Ottoman of Family Rights. Kemudian, UU No. 59 Tahun 1953 diperbarui tahun 1975 dengan lahirnya UU No. 34 Tahun 1975.

c.       Tunisia 

Tunisia mengeluarkan produk Undang-undang Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah (Code of Personal Status) No. 66 Tahun 1956. UU ini diberlakukan mulai 1 Januari 1957, dan diperbarui beberapa kali dengan: (1) UU No. 70 Tahun 1958; (2) UU No. 77 Tahun 1959; (3) UU No. 61 Tahun 1961; (4) UU No. 1 dan No. 17 Tahun 1964; (5) UU No. 49 Tahun 1966, dan (6) UU No. 7 Tahun 1980. Awalnya, UU Tahun 1956 memuat 170 Pasal, 10 bab. Kemudian, setelah diperbarui menjadi 213 Pasal dan 12 bab.

d.      Maroko

Di Maroko, yang berlaku adalah Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhsiyah Tahun 1958, yang ditetapkan dengan Dekrit Raja. UU ini memuat 300 Pasal dan 6 bab.

e.       Irak

Adapun Undang-undang yang berlaku di Irak adalah Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah (Personal Status) No. 188 Tahun 1959. UU ini berlaku sejak Desember 1959, dan mengalami pembaruan beberapa kali dengan: (1) UU No. 11 Tahun 1963; (2) UU No. 21 Tahun 1978; (3) UU No. 72 Tahun 1979; (4) UU No. 57 Tahun 1980; (5) UU No. 156 Tahun 1980; (6) UU No. 189 Tahun 1980; (7) UU No. 125 Tahun 1981; (8) UU No. 34 Tahun 1983; (9) Dekrit No. 1708 Tahun 1981; (10) UU No.147 Tahun 1982; (11) UU No. 1000 Tahun 1983, dan (12) UU No. 11 Tahun 1984. Ada juga UU tentang Hak Rumah bagi isteri yang dicerai, yaitu UU No. 77 Tahun 1983 yang mulai diberlakukan 8 Agustus 1983. Adapun isi UU No. 188 Tahun 1959 memuat 85 Pasal dan 8 bab.

f.       Algeria

Di Algeria, Peraturan yang dihasilkan adalah Marriage Ordinance No. 274 Tahun 1959, isinya hanya mengatur masalah perceraian. Juga Algerian Family Code No. 11 Tahun 1984, yang mana menjadi UU pertama yang mengatur secara lengkap perkawinan dan perceraian. Algerian Family Code sendiri ditetapkan 9 Juni 1984, memuat 224 Pasal dalam 4 buku.

g.      Pakistan

Adapun di negara Pakistan, UU yang dihasilkan adalah The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961. Sebelumnya, Pakistan pernah memberlakukan: (1) Bengal Muhammadan Marriage and Devorce Registration Act 1876, hanya memuat tentang pencatatan perkawinan dan perceraian; (2) Divorce Act 1869; (3) Child Marriage Restraint Act 1929; (4) Muslim Personal Law (Shari’a) Applicants Act 1937; dan (5) Dissolution of Muslim Marriage Act 1939.

3.      Fase Ketiga (1971-sekarang)

a.      Afganistan

Afganistan melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga dengan mengeluarkan Qanun al-Izdiwaj (Hukum Perkawinan) yang diberlakukan di Afganistan tahun 1350 H (1971 M). Pembentukan Qanun al-Izdiwaj didasarkan pada Hukum Keluarga Mesir tahun 1929 dan memiliki ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Hukum Perkawinan Muslim tahun 1939 India.

b.      Bangladesh

Sejak meredeka tahun 1971, Bangladesh memberlakukan The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961 Pakistan. Ketika masih menjadi bagian Pakistan, Bangladesh pernah memberlakukan: (1) Bengal Muhammadan Marriage and Divorce Registration Act 1876; (2) Divorce Act 1869; (3) Child Marriage Restraint Act 1929; (4) Muslim Personal Law (Shari’a) Applicants Act 1937; dan (5) Dissolution of Muslim Marriage Act 1939. Kemudian Bangladesh memberlakukan: (1) Dowry Prohibition Act 1980; (2) Child Marriage Restraint (Amendment) Ordinance 1984; dan (3) The Dowry Prohibition (Amendment) Ordinance 1984.

c.       Libya

Di Libya, UU yang lahir adalah UU No. 176 Tahun 1972, yakni Law on Women’s Rights in Marriage and Divorce. UU ini memuat 21 Pasal, 3 bab.

d.      Indonesia

Di Indonesia, setidaknya ada delapan produk Perundang-undangan yang dihasilkan, yaitu: (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974; (3) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dan No. 4 Tahun 1975, diganti dengan Peraturan No.2 tahun 1990 tentang Tata Cara Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975, tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil; (5) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); (6) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; (7) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP No. 10 Tahun 1983; dan (8) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Instruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

e.       Yaman Selatan

Yang berlaku di Yaman Selatan adalah The Family Law of 1974.

f.       Somalia

Di Somalia, UU yang lahir adalah UU Keluarga Somalia (The Family Code of Somalia) Tahun 1975. UU ini terdiri dari 173 Pasal, 4 bab.

g.      Yaman Utara

Di Yaman Utara, Peraturan yang berlaku adalah Qanun al-Usrah (Family Law) No. 3 Tahun 1978, dan mulai diberlakukan 8 Januari 1978. Sebelumnya, di Yaman Utara telah dikodifikasi UU Kewarisan, Qanun al-Mawaris al-Syari’ah, UU No. 4 Tahun 1976, dan mulai berlaku 24 Pebruari 1976. UU No. 3 Tahun 1978 memuat 159 Pasal, 3 bab.

h.      Malaysia

Di Malaysia, peraturan yang lahir adalah: (1) UU Keluarga Islam Melaka 1983; (2) Kelantan 1983; (3) Negeri Sembilan; (4) Wilayah Persekutuan 1984; (5) Perak 1984; (6) Kedah No. 1 1984; (7) Pulau Pinang 1985; (8) Terengganu; (9) Pahang 1987 (No. 3); (10) Selangor (No. 2); (11) Johor 1990; (12) Serawak 1991; (13) Perlis 1992; dan (14) Sabah 1992.

i.        Brunei

Di Brunei, proses pembaruan terhadap keluarga meliputi hal-hal berikut: (1) Tahun 1984 melakukan revisi terhadap UU Brunei (Revision Laws of Brunei). UU Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi No. 20 Tahun 1956 mengalami beberapa perubahan kecil, di samping mengganti namanya menjadi Akta Majlis Ugama dan Mahkamah Kadi Penggal 77 (AKUMKP 77); (2) Bentuk dan isi Akte Penggal 77 prinsipnya sama dengan bentuk dan isi UU Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi No. 20 Tahun 1955, di mana UU Keluarga Islam secara khusus diatur dalam 29 bab/pasal pada bagian VI (Pasal 134-156), dengan judul Marriage and Divorce. Sedang judul Maintenance of Dependants pada bagian VII, mulai dari bab 157-163. Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Penggal 77, pada prinsipnya sama dengan UU Keluarga Islam di Negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu (Malaysia).

j.        Kuwait

UU yang berlaku di Kuwait adalah UU No. 5 Tahun 1971, Qanun Wasiyah al-Wajibah. UU Wasiyah Wajibah ini diberlakukan 8 Safar 1391 H, atau 4 April 1971. Negara-negara yang sudah memberlakukan Wasiyah Wajibah adalah Mesir, Maroko, Syiria, dan Tunisia.

k.      Republik Yaman

Di Republik Yaman, yang berlaku adalah Republic Decree Law No. 20 Tahun 1992. Bersamaan dengan disatukannya kedua negara Yaman Utara dan Yaman Selatan, ditetapkan lah UU Republik Yaman.[4]

C.    ISU POKOK UNDANG-UNDANG ISLAM YANG MENGALAMI PEMBARUAN HUKUM

Hal ini mendapatkan perhatian, diantaranya yaitu:

1.      pembatasan usia minimal kawin dan jarak umur pasangan.

2.      masalah perwalian, peran wali dalam pernikahan.

3.      persoalan pendaftaran dan pencatatan pernikahan.

4.      masalah pembiayaan pernikahan, ada batas maxsimal mahar.

5.      masalah poligami.

6.      masalah nafkah istri dan keluarga.

7.      persoalan talak dan cerai dimuka Pengadilan.

8.      persoalan hak-hak perempuan setelah cerai.

9.      masalah hamil dan akibat hukumnya, anak diluar nikah.

10.  masalah hadhonah,  hak pengasuhan anak pasca cerai.

11.  masalah hak waris.

12.  masalah wakaf ahli, keabsahan dan peralihan wakaf ahli.

13.  masalah wasiat bagi ahli waris.

BAB III

KESIMPULAN

Sebagai penutup dari pembahasan-pembahasan terdahulu, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1.      Bahwa reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh Mesir, Pakistan dan Indonesia merupakan upaya menjawab tantangan modernitas dalam bidang hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang mapan tentang berbagai ayat Alquran, hadis dan kitab-kitab fiqh tidak mampu menjawab tantangan dan problema hukum keluarga yang muncul pada era moderen.

2.      Bahwa metode ijtihad yang dipergunakan oleh Mesir, Pakistan dan Indonesia dalam memperbarui hukum keluarga adalah mengkombinasikan berbagai metode ijtihad yang biasanya dipergunakan oleh ulama usul al-fiqh -maslahat- dengan mempertimbangkan tuntutan legislasi modern.

3.      Bahwa materi-materi hukum keluarga di Mesir, Pakistan dan Indonesia baik dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat dan lain-lain telah bergeser dari kitab-kitab fiqh mazhab bahkan dalam hal-hal tertentu materi-materi hukum keluarga tersebut berbeda secara fundamental dari kitab-kitab fiqh.

---

[1] Lihat Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran...., hlm. 32.

[2] Ibid., hlm. 32-43.

[3] Nasaruddin Umar, Disampaikan dalam Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama, Jakarta, 19 Februari 2010.

[4] Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran...., hlm. 32-43.